Pemangku Kepentingan Cybersecurity Indonesia
Pemangku Kepentingan Cybersecurity Indonesia dan Tantangan yang Dihadapinya Ada banyak cara untuk memahami cybersecurity, dan demikian pula ada beragam pengampu yang dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan cybersecurity.
Baca Juga : Pentingnya Cybersecurity Dan Upaya Cybersecurity
1. Pemangku : Pemerintah
Pemangku Kepentingan Cybersecurity, Meskipun seringkali dikatakan bahwa setiap organisasi pemerintah saat ini kerap berurusan dengan cybersecurity dalam berbagai bentuk, namun organisasi-organisasi utama yang bertanggung jawab atas cybersecurity antara lain adalah:
- Badan-badan standar teknis nasional yang ditugaskan membentuk dan menjaga standar teknis yang berlaku untuk keamanan informasi. Di Amerika Serikat, badan tersebut adalah US National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Computer Emergency Response Teams (CERTs), yang juga dikenal sebagai tim siaga darurat komputer, serta Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs). Para kelompok ahli ini, yang seringkali menjadi bagian dari lembaga penegak hukum atau intelijen, bertanggung jawab untuk merespon dan mencegah terjadinya insiden keamanan komputer, dan seringkali pula ditugaskan meningkatkan kesadaran publik.
Baca Juga : Memahami Pengertian Cybersecurity Dalam Kehidupan Sehari-Hari
- Kementerian Pertahanan, yang semakin menyadari prospek konflik cyber di masa depan dan cara menghadapinya.
- Kementerian Dalam Negeripun dan atau Keamanan Nasional, yang umumnya bertanggung jawab mengawasi penegak hukum dan lembaga intelijennya, mengkoordinasikan penyusunan strategi cybersecurity nasional, serta mengawasi cybersecurity infrastruktur penting.
- Kementerian Luar Negeri, yang mengkoordinasi kebijakan luar negeri juga melakukan negosiasi terkait kebijakan cybersecurity di ranah online dan HAM.
- Kementerian Keuangan, yang mengelola anggaran untuk kebijakan cybersecurity.
- Pemangku Kepentingan Cybersecurity, Lembaga penegak hukum, yang tidak hanya menangani cybercrime (seperti pencurian identitas secara masal, eksploitasi anak di ranah online dan tersembunyi, dan penjualan barang terlarang), namun juga kejahatan offline dengan unsur online, seperti kegiatan yang menggunakan pesan terenkripsi. Lembaga intelijen, yang umumnya juga bertanggung jawab dalam mendeteksi dan pencegahan insiden cybersecurity dan pemeliharaan infrastruktur penting. Di sejumlah negara, lembaga intelijen juga memiliki alat-alat pengawasan digital yang dapat memanfaatkan dan memanipulasi kelemahan sistem dan jaringan.